DPR Berikan Data UU Kejaksaan Pada Yusril

Ketua DPR Marzuki Alie mengizinkan Yusril Ihza Mahendra mengambil data informasi yang dibutuhkan termasuk UU Kejaksaan yang dibutuhkan untuk sidang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Marzukie pembeeian izin itu tidak masalah karena yang diminta yusril dokumen publik. Hal ini juga menyangkut UU (keterbukaan Informasi Publik) KIP, dimana siapa saja masyarakat memperoleh akses untuk mendapat informasi dan dokumen.

Untuk sidang MK nanti, jika DPR ternyata diundang untuk memberikan saksi terkait UU Kejaksaan yang diujimaterikan di MK, Marzuki mengatakan akan mewakilkan kepada komisi hukum DPR, Komisi III.

Sebelumnya mantan, Yusril yang menjadi tersangka atas kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) menemui pimpinan DPR di Senayan. Yusril meminta data tentang UU Kejaksaan No 16 tahun 2004.

Data-data tersebut, kata Yusril, berupa risalah, transkip rekaman dan rekaman terkait pembahasan RUU Kejaksaan Agung dari DPR. Data tersebut, untuk dikroscek dengan data yang telah dimilikinya dan diharapkan bisa mempengaruhi putusan MK terutama terkait masa jabatan Jaksa Agung